.png)
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Nadiem Makarim, meyakini penerapan Program Organisasi Penggerak (POP) di PAUD, SD, dan SMP akan lebih berdampak luas. POP diharapkan dapat meningkatkan kompetensi 50.000 guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan di 5.000 PAUD, SD, dan SMP, pada tahun 2020-2022. "Mereka [ organisasi penggerak] akan kita bantu dengan pendanaan, melalui seleksi yang transparan dan fair untuk mentransformasi siswa atau sekolah menjadi sekolah penggerak," ucap Nadiem, seperti dipaparkan dalam laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud), Sabtu (15/3/2020).
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sendiri telah menganggarkan dana sekitar Rp 595 miliar per tahun demi menyokong POP yang menjadi bagian dalam misi Merdeka Belajar Episode 4. Baca juga: Nadiem: Jadi Relawan Organisasi Penggerak, Mahasiswa Dapat 20 SKS Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Praptono, mengatakan di era sekarang guru dituntut untuk kreatif menciptakan program pembelajaran yang dapat menstimulasi siswa supaya keingintahuan dan semangat belajarnya meningkat.
Oleh karena itu, kata Praptono, POP diharapkan mampu mengembangkan kemampuan guru yang juga menjadi salah satu elemen pendukung terciptanya Sekolah Penggerak. "Yang perlu digagas adalah meningkatkan kemampuan guru dalam memotivasi siswa belajar lebih aktif," tuturnya. Sejalan dengan itu, pengamat pendidikan Itje Chodijah, berharap Kemendikbud dapat mengontrol keberlangsungan program ini agar tidak hanya berkualitas namun juga tepat sasaran.
Berangkat dari pengalamannya selama 15 tahun bergerak di lapangan, Itje mengatakan sebaiknya proposal yang terpilih adalah yang programnya paling relevan dengan kebutuhan sekolah dan siswa. "Kriterianya adalah kegiatan atau program yang berhubungan dengan sekolah dan peningkatan kualitas siswa yang bisa difasilitasi oleh guru. Jangan sampai programnya tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah. Oleh karena itu, pahami karakteristik daerahnya," Itje menuturkan.
Hasil identifikasi karakteristik daerah itulah yang menjadi acuan dalam menentukan program apa yang sesuai dan paling dibutuhkan di daerah tersebut, karena pendidikan berpengaruh pada berbagai aspek. " Organisasi penggerak yang akan praktik ke lapangan harus melakukan survei atau uji lapangan dulu. Jangan sampai nanti sudah mendapatkan sumbangan tetapi ketika diterapkan [program] apa yang dia ajukan tidak cocok," tuturnya.
Untuk menjaga program dan anggaran tepat sasaran, Kemendikbud akan melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik untuk melihat sejauh mana hasil yang dicapai oleh organisasi dalam meningkatkan pembelajaran siswa. "Secara berkala akan diseleksi, dan bagi yang tidak memenuhi target tidak akan lagi diikutkan dalam program. Jika dalam kurun waktu tertentu tidak menunjukkan hasil [yang memuaskan] maka pendanaannya akan distop. Ini proses yang organik dan dinamis," tegas Nadiem.
Praptono juga menegaskan bahwa mekanisme pengawasan yang akan dilakukan Tim Evaluator profesional akan mengkaji sisi administrasi dan substansi, untuk memastikan program ini akuntabel yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi. "Selanjutnya, Tim Evaluator memberi rekomendasi sebagai acuan untuk verifikasi lapangan pada periode 16 Mei -30 Juni mendatang," jelasnya. Praptono juga mengimbau Dinas Pendidikan setempat turut menjaga agar POP bisa tepat sasaran. "Tahun ini [ditargetkan] 100 kabupaten. Mappingnya mempertimbangkan jumlah alokasi anggaran dan waktu yang tersedia. Sekolah yang terpilih tidak boleh menjadi sasaran double, Disdik harus memfilter ini," katanya.
